Drama Setnov Belum Berakhir, Simak Ancaman Hukum Perbuatan Menghalangi Proses Hukum

Posted on

TOPIKTREND.COM, JAKARTA- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan seorang yang terbukti melakukan Obstruction of Justice atau perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakkan hukum merupakan pelanggaran hukum

Disebutkan oleh Pakar Hukum Tata Negara ini, jika seorang yang terbukti melakukan Obstruction of maka akan dikenakan Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Itu melanggar pasal 21. Haryani kena lima tahun bukan karena korupsi. Dia menghalangi dan memberikan keterangan palsu,” ujar Mahfud MD saat jumpa pers di kantor MD Initiative, Kamis (16/11/2017).

BACA JUGA:   Dari Jeddah, Fadli Zon Tulis 'Sajak Tangan Besi'

Berikut merupakan ancaman hukum yang mengatur menghalang-halangi proses hukum tertuang pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilansir dari website resmi KPK.

” Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

BACA JUGA:   Pasang Photo Profil Bu Iriana di Akun media sosialnya , Pria Ini Ditangkap

Setya Novanto sempat melarikan diri saat ….

Halaman Selanjutnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *