Hak Politik Bupati HST Kalsel Dicabut 3 Tahun

Posted on




Jakarta
Selain hukuman pidana penjara, Bupati nonaktif Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan Abdul Latif juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

Abdul Latif dicabut hak untuk dipilih atau memilih selama 3 tahun ke depan setelah menjalani hukuman pidana.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa menduduki jabatan publik selama 3 tahun, terhitung terdakwa selesai menjalani masa pemidanaan,” kata hakim ketua Ni Made Sudani membacakan amar putusan Abdul Latif di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2018).

BACA JUGA:   MA: Gamawan Fauzi Dkk Arahkan Proyek e-KTP Secara Menyimpang

Abdul Latif divonis 6 tahun penjara, denda Rp 300 juta serta subsider 3 bulan kurungan. Abdul Latif terbukti menerima suap Rp 3,6 miliar terkait pembangunan ruang perawatan di RSUD Damahuri Barabai.

Hakim menyakini Abdul Latif menerima uang suap itu agar PT Menara Agung Pusaka yang merupakan perusahaan milik Donny memenangkan lelang dan mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD Damanhuri Barabai.

Angka Rp 3,6 miliar itu merupakan fee senilai 7,5 persen dari total nilai proyek Rp 54.451.927.000 atau setelah dipotong pajak menjadi Rp 48.016.699.263.

BACA JUGA:   Lirik Lagu 'Single Ladies' Beyonce Gambarkan Kisah Cinta Kimberly Ryder

Fee 7,5 persen itu sudah ditentukan oleh Abdul Latif sejak ia dilantik. Besaran fee adalah 10 persen untuk proyek pekerjaan jalan, 7,5 persen untuk pekerjaan bangunan, dan 5 persen untuk pekerjaan lain dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.

Abdul Latif terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(fdn/fdn)

BACA JUGA:   Fantastis! Lukisan-lukisan Termahal di Dunia Capai Harga Triliunan


<!–

polong.create({
target: ‘thepolong’,
id: 57
})

–>

Let’s block ads! (Why?)


Source: Hak Politik Bupati HST Kalsel Dicabut 3 Tahun