Masih Dibahas di DPRD, KUPA-PPAS APBDP DKI Belum Bisa Diakses Online

Posted on





Jakarta
Beberapa pihak mengeluhkan tak bisa membuka Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) di situs apbd.jakarta.go.id. Plt Kepala Bappeda DKI Subagyo mengatakan KUPA-PPAS masih dibahas bersama DPRD.

“Kalau KUPA-PPAS Perubahan masih dalam proses pembahasan bersama DPRD, jadi belum tayang,” kata Subagyo melalui pesan singkat, Jumat (31/8/2018).

Pembahasan KUA-PPAS sendiri dijadwalkan akan selesai pada Senin (3/9). Seusai selesai dibahas baru KUPA-PPAS baru akan diupload di situs resmi Pemprov DKI.

KUPA-PPAS kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan Rancangan APBD-Perubahan 2018. Di media sosial warga net mengeluhkan tak bisa melihat KUPA PPAS.

“Ada apa nih? draft APBD Perubahan DKI 2018 sudah disampaikan Gubernur ke DPRD…tapi dokumen tidak dipublikasi di website apbd.jakarta.go.id ?? beda banget dgn gubernur sebelumnya,” cuit akun Twitter @roysalam.

BACA JUGA:   Sandi Harap Deklarasi 2019 Ganti Presiden Tidak Dibatasi

Cuitan tersebut diamini oleh beberapa warga net lainnya. Pembahasan KUA-PPAS sendiri sudah dimulai sejak Senin (27/8).

Rapat di DPRD DKI sedang membahas anggaran yang akan ditetapkan pada Rancangan APBD-Perubahan 2018. DPRD DKI mengkritik pengajuan penyertaan modal daerah (PMD) dari delapan BUMD sebesar Rp 11 triliun.

Pembahasan saat ini dilanjutkan ke masing-masing komisi-komisi untuk menentukan angka yang harus ditetapkan di Rancangan APBD Perubahan 2018. Selain penambahan anggaran, terdapat juga 10 program terbesar yang dicoret anggarannya adalah:

1. Pembangunan rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan anggaran Rp 1,3 triliun.

BACA JUGA:   Gerindra: Surat Soal Wagub DKI Bisa Diralat, Itu Kewenangan DPP

2. Peningkatan layanan umum daerah pada 15 BLUD dengan anggaran Rp 114 miliar.

3. Pembangunan prasarana kali atau sungai dan kelengkapannya pada sistem aliran timur sebesar Rp 87 miliar.

4. Pembangunan saluran, saluran penghubung, dan kelengkapannya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Rp 64 miliar.

5. Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung, dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat dengan anggaran Rp 57 miliar.

6. Penyediaan peralatan kesehatan pada 19 UKPD Dinas Kesehatan dengan anggaran Rp 48 miliar.

7. Pembangunan lanjutan gedung Perpustakaan Cikini Blok B dengan anggaran Rp 40 miliar.

8. Pembangunan waduk/situ/embung dan kelengkapannya pada sistem aliran timur dengan anggaran Rp 34 miliar.

BACA JUGA:   Warga di Mataram Berlarian ke Lapangan Saat Gempa 7,0 SR

9. Pembangunan jembatan di Provinsi DKI Jakarta Rp 32 miliar.

10. Pengadaan lahan untuk kantor Lurah Jembatan Besi Rp 25 miliar.

(fdu/rvk)


<!–

polong.create({
target: ‘thepolong’,
id: 57
})

–>

Let’s block ads! (Why?)


Source: Masih Dibahas di DPRD, KUPA-PPAS APBDP DKI Belum Bisa Diakses Online