Indonesia dan Negara-negara ASEAN Perlu Embargo Ekonomi Myanmar, Setuju?

382 views

TOPIKTREND.COM, Pemerintah perlu untuk mewacanakan bersama-sama dengan negara-negara ASEAN lainnya melakukan embargo ekonomi terhadap pemerintah Myanmar untuk mengakhiri penderitaan etnis Rohingya.

Demikian ditegaskan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana kepadaTribunnews.com, Senin (4/9/2017).

Menurut pengamat hukum internasional ini, akar masalah atas etnis Rohingya adalah tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga Myanmar.

Bahkan ada kecenderungan pemerintah Myanmar melakukan ethnic cleansing dan genosida terhadap etnis Rohingya saat terjadinya konflik antar etnis atau konflik antar etnis Rohingya dengan otoritas Myanmar.

Penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan oleh otoritas Myanmar sangat tidak proporsional dengan insiden yang terjadi.

Ini berakibat pada banyaknya etnis Rohingya yang kehilangan nyawa dan juga banyaknya etnis Rohingya yang keluar dari Myanmar.

BACA JUGA:   Uji Coba, Tembakan Rudal Antar Benua Korea Utara Hantam Jepang, Ini Reaksi Keras Amerika

"Embargo ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah negara-negara ASEAN diharapkan didukung oleh pemerintahan dunia dan mereka pun pada akhirnya melakukan hal yang sama," jelasnya.

Embargo ekonomi akan berakhir saat pemerintah Myanmar mengubah kebijakannya dari tidak mengakui menjadi mengakui etnis Rohingya sebagai warganya.

Memang ide embargo ekonomi akan berbenturan dengan larangan untuk melakukan intervensi urusan dalam negeri negara ASEAN sebagaimana diatur dalam Piagam ASEAN, bahkan bertentangan dengan cara pembuatan keputusan yang didasarkan pada konsensus.

Namun embargo ekonomi perlu dilakukan karena ASEAN tidak boleh membiarkan terjadinya kejahatan internasional yang dilakukan oleh suatu pemerintahan di lingkungan ASEAN.

BACA JUGA:   Jarak Pintu Surga Bisa di Ukur Menggunakan Google Maps? Benarkah?

Tindakan mengecam dan meminta untuk menghentikan kekerasan tidaklah memadai.

Bahkan memberi bantuan kemanusian hanya merupakan tindakan untuk memadamkan kebakaran. Tindakan tersebut tidak akan menyelesaikan secara tuntas apa yang dihadapi oleh etnis Rohingya.

Aliansi Pelajar Samarinda Peduli Muslim Rohingya menggelar aksi galang dana di simpang empat mall Lembuswana, Minggu (3/9/2017). TRIBUN KALTIM/CHRISTOPHER DESMAWANGGA
Aliansi Pelajar Samarinda Peduli Muslim Rohingya menggelar aksi galang dana di simpang empat mall Lembuswana, Minggu (3/9/2017). TRIBUN KALTIM/CHRISTOPHER DESMAWANGGA (Tribun Kaltim/Christopher Desmawangga)

Sikap Jokowi
Presiden Joko Widodo akhirnya menyampaikan pernyataan resminya terkait krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

Jokowi menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia menyesalkan krisis tersebut bisa terulang kembali.

"Saya dan seluruh Rakyat Indonesia menyesalkan dengan apa yang terjadi di Rakhine State, Myanmar," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (3/9/2017) malam.

BACA JUGA:   5 Makanan Ini Wajib di Konsumsi Pengantin Yang Lagi Berbulan Madu, Sensasinya Mantap!

Jokowi juga mengungkapkan dirinya telah menugaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk berangkat ke Myanmar guna berkomunikasi dengan sejumlah pihak terkait yang memiliki kepentingan terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State.

Pemerintah Indonesia akan terus memberikan bantuan kepada masyarakat Rohingya yang berada di Rakhine State, Myanmar.

Jokowi mengatakan Pemerintah akan segera membangun rumah sakit di Rakhine State, yang akan dimulai pada tahun ini.

"Pemerintah segera membangun rumah sakit yang akan dimulai bulan Oktober yang akan datang di Rakhine State," ujar Jokowi.

Pemerintah Indonesia juga telah mengirimkan bantuan sebelumnya, sebanyak 10 kontainer obat-obatan dan makanan pada bulan Januari dan Februari lalu. (TRIBUNNEWS.COM)