Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima kunjungan dari Forum Advokasi Guru Non-ASN Negeri Indonesia (FAGRI). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas penuntasan dan kepastian status bagi guru non-ASN, khususnya terkait nasib mereka di tahun 2027.
Pertemuan penting ini, sebagaimana dilansir dari detik.com, berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu, 26 Agustus 2026. Pimpinan DPR yang hadir dalam agenda tersebut antara lain Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati.
Ketua FAGRI, Ahmad Farwiz Nasution, mengungkapkan bahwa diskusi dan masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut cukup banyak. Ia berharap agar penuntasan status honorer non-ASN dapat dilaksanakan dengan baik pada tahun ini.
Sementara itu, Wakil Ketua FAGRI, Aminuddin, menyatakan bahwa pihaknya masih menanti kabar kepastian mengenai status guru non-ASN. Pasalnya, menurutnya, Surat Edaran (SE) nomor 7 tahun 2026 hanya memberikan kepastian status hingga tanggal 31 Desember 2026.
Aminuddin menjelaskan bahwa selama ini fokus perhatian banyak tertuju pada guru PPPK paruh waktu dan penuh waktu. Oleh karena itu, kedatangan mereka ke DPR bertujuan untuk meminta kejelasan dan kepastian mengenai status guru non-ASN di tahun 2027.
(Sumber: https://news.detik.com/berita/d-8635109/dpr-terima-perwakilan-guru-non-asn-bahas-kepastian-status-di-2027)
