Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra mendesak pembentukan Undang-Undang Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing. Inisiatif ini dinilai krusial untuk memperkuat kedaulatan negara di tengah kompleksitas persaingan geopolitik global saat ini. Dorongan ini disampaikan dalam sebuah Seminar Nasional yang membahas pentingnya kebijakan nasional dalam menghadapi ancaman tersebut.
Pernyataan Herindra tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional bertajuk “Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing,” yang diselenggarakan oleh ASEAN Study Center (ASC) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (27/8/2026), sebagaimana dilansir dari https://news.detik.com/berita/rss.
Herindra menegaskan bahwa aktivitas spionase dan intervensi asing merupakan tantangan serius yang perlu dihadapi. Menurutnya, modus operandi kegiatan tersebut seringkali beroperasi di “wilayah abu-abu,” menjadikannya sulit dijangkau oleh instrumen hukum konvensional yang ada.
“Indonesia jangan terlalu naif. Kita harus tetap terbuka, tetapi keterbukaan itu harus disertai kewaspadaan dan ketegasan dalam menjaga kepentingan nasional,” ujar Herindra kepada wartawan, menekankan perlunya sikap proaktif dan waspada.
Ia menambahkan bahwa Indonesia membutuhkan regulasi yang jelas untuk memperkuat perlindungan terhadap kepentingan strategis nasional. Gagasan mengenai Undang-Undang Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing ini perlu dikaji secara komprehensif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara keamanan negara, prinsip demokrasi, dan kebebasan sipil.
Herindra juga menggarisbawahi pentingnya penguatan kontraintelijen dan koordinasi yang solid antarlembaga. Ini diperlukan untuk mendeteksi berbagai bentuk pengaruh asing yang berpotensi mengganggu kedaulatan dan keselamatan warga negara.
Dekan FISIP UI, Prof. Evi Fitriani, turut menyampaikan apresiasinya, menilai seminar ini sangat relevan dengan dinamika global saat ini. Ia menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki peran krusial untuk memberikan kontribusi nyata melalui kajian dan rekomendasi kebijakan bagi negara.
“Untuk apa menjadi menara gading kalau tidak ada gunanya bagi masyarakat dan negara?” pungkas Evi, menguatkan visi kontribusi akademis.
Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan pandangan yang konstruktif dari berbagai perspektif, meliputi aspek politik, ekonomi, keamanan, dan sosial.
Seminar tersebut dihadiri oleh beragam pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, praktisi, pejabat pemerintah, perwakilan parlemen, hingga pakar dari dalam dan luar negeri. Beberapa pembicara yang terlibat antara lain Hj. Nurul Arifin, Mayjen TNI Ari Yulianto, Andi Widjajanto, Ardi Sutedja, Christopher Hariman Rianto, Nobuhiro Aizawa, dan Ken Conboy.
Melalui forum ini, ASC FISIP UI berupaya mendorong dialog lintas pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan nasional yang adaptif terhadap perkembangan ancaman spionase, intervensi asing, keamanan siber, dan dinamika geopolitik global. Semua ini harus tetap berlandaskan pada prinsip demokrasi dan kepentingan nasional.
(Sumber: https://news.detik.com/berita/d-8636429/perkuat-kedaulatan-kepala-bin-dorong-uu-penanggulangan-spionase)
