Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyerukan pentingnya membangun kesiapsiagaan bencana secara menyeluruh di Indonesia, mencakup sistem pendidikan, infrastruktur yang adaptif, hingga penguatan literasi kebencanaan. Dorongan ini muncul sebagai respons terhadap tingginya potensi bencana alam di Tanah Air dan urgensi evaluasi pasca-serangkaian insiden bencana yang terjadi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi daring Forum Diskusi Denpasar 12 yang membahas peningkatan aktivitas gempa bumi, sebagaimana dilansir dari detik.com. Lestari Moerdijat menegaskan bahwa Indonesia, sebagai kawasan rawan bencana, harus segera mewujudkan kesiapsiagaan nasional dengan sistem yang adaptif dan penguatan literasi masyarakat.
Diskusi yang bertema ‘Meningkatnya Aktivitas Gempa Bumi Agustus 2026: Kesiapsiagaan Nasional dan Risiko Sistemik di Kawasan Padat Penduduk’ itu, menghadirkan narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta penanggap dari BRIN dan Media Indonesia.
Lestari, yang akrab disapa Rerie, menekankan perlunya langkah antisipatif segera direalisasikan mengingat peningkatan potensi ancaman bencana terhadap masyarakat. Ia mencontohkan data terkini bencana seperti banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir tahun lalu yang menelan 1.167 jiwa, serta gempa bumi M 7,7 di Flores, NTT, yang mengakibatkan 103 korban jiwa dan ratusan ribu pengungsi. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera juga memicu lonjakan kasus ISPA hingga 25%-30%.
Rerie juga mendorong pemerintah daerah di kawasan rawan bencana untuk memprioritaskan mitigasi, termasuk penertiban tata ruang dan audit konstruksi bangunan tahan gempa. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini menegaskan bahwa ketahanan nasional berawal dari kesiapsiagaan di level masyarakat terkecil, seperti rumah tangga dan komunitas, dengan literasi yang baik terkait bencana.
Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, mengungkapkan bahwa sepanjang Agustus 2026 terjadi 11 kejadian gempa di atas magnitudo 5,7 Skala Richter di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini dipicu oleh posisi Indonesia yang dipengaruhi empat lempeng besar dunia, yaitu Indo Australia, Eurosia, Pasifik, dan Filipina. Sepanjang 2025, bahkan tercatat 43 ribu gempa, mayoritas akibat subduksi lempeng (megatrust) dan patahan aktif, menjadikan Indonesia memiliki potensi bencana gempa dan tsunami yang tinggi. BMKG juga berupaya memverifikasi data dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyosialisasikan kondisi dan meredam berita hoaks terkait bencana.
Dari BNPB, Direktur Penanganan Darurat Wilayah I Agus Riyanto, memaparkan bahwa hingga 25 Agustus 2026, BNPB mencatat 1.587 bencana terjadi, didominasi bencana hidrometeorologi. Dengan jumlah bencana tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-3 dari 193 negara yang rawan bencana. Agus menekankan bahwa risiko bencana sangat tergantung dari besar kecilnya ancaman, kapasitas masyarakat dan lembaga dalam memahami bencana, serta kerentanan yang ada. Oleh karena itu, untuk membangun kesiapsiagaan, ketiga faktor ini harus dipahami dengan baik oleh semua pihak. Ia menyerukan perubahan paradigma penanggulangan bencana menjadi lebih mengedepankan upaya preventif, multi-sektoral, dan mewujudkan tanggung jawab semua pihak (pentahelix) untuk masyarakat yang tangguh.
Peneliti Senior Bidang Gempa Bumi dan Tsunami BRIN, Nuraini Rahma Hanifa, menambahkan bahwa besar kecilnya dampak bencana sangat bergantung pada kesiapan kita dalam menghadapi potensi gempa. Peta sumber-sumber gempa yang dirilis BMKG diteliti sebagai bagian upaya antisipasi, dan realisasi bangunan tahan gempa di wilayah rawan gempa sangat diperlukan untuk menekan risiko. Nuraini menegaskan, ‘Gempa itu sejatinya fenomena alam, bencana terjadi bila manusia yang hidup di tengah fenomena alam itu tidak siap mengantisipasi dampaknya.’ Ia menilai kejadian gempa di Flores harus menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan wilayah urban dan padat penduduk.
Wartawan Media Indonesia di Nusa Tenggara Timur, Marianus Marselus, menguraikan dampak gempa Flores, yang menewaskan 103 jiwa dan didominasi kelompok rentan (anak, perempuan, dan lansia), serta 185 ribu orang hidup di pengungsian pascagempa. Marianus menyoroti bahwa peringatan dini kerap kali tidak sampai ke masyarakat karena infrastruktur komunikasi tidak tersedia di sejumlah wilayah. Sehingga, diperlukan penguatan sistem informasi dan infrastruktur yang memadai di NTT untuk membangun kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat.
Peneliti Ahli Utama BRIN, Erma Yulihastin, berpendapat bahwa analisis gempa di tanah air sebaiknya juga mengaitkan dengan gempa-gempa yang terjadi sebelumnya di negara lain, terutama yang masih berada di sekitar lempeng Pasifik yang akhir-akhir ini aktif bergerak. Erma juga dimungkinkan terjadinya gempa utama kedua pada rangkaian gempa yang terjadi di Flores.
Wartawan senior Usman Kansong mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia hidup di atas ‘ring of fire’ yang terdiri dari lempeng dan sesar aktif, sehingga menjadi negara rawan gempa dan bencana yang hingga saat ini belum bisa diprediksi. Usman menegaskan bahwa korban gempa kerap bukan karena gempanya sendiri, melainkan karena tertimpa bangunan. Berdasarkan hal ini, mitigasi bencana dan gempa sangat krusial untuk mengurangi risiko. Ia menyarankan sejumlah hal, seperti pelarangan pembangunan di zona merah rawan bencana, atau jika harus membangun, menggunakan konstruksi tahan gempa seperti rumah panggung kearifan lokal atau rumah modular hasil rekayasa BRIN. Selain itu, konsistensi dalam simulasi atau latihan mengurangi risiko gempa sangat penting.
(Sumber: https://news.detik.com/berita/d-8635791/waka-mpr-ri-dorong-bangun-kesiapsiagaan-bencana-secara-menyeluruh)
