Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mendesak agar struktur Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) segera diubah. Megawati menilai bahwa struktur yang ada saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan dinamika dan kondisi global pasca-Perang Dunia II, terutama dalam menghadapi konflik yang tak kunjung usai dan tuntutan keadilan bagi negara-negara yang sebelumnya belum merdeka.
Usulan krusial ini disampaikan Megawati dalam sebuah dialog dengan Presiden Timor-Leste José Ramos-Horta, serta sejumlah ilmuwan peraih Nobel dan Turing Award di gedung Megawati Institute, Jakarta Pusat, pada Jumat (28/8/2026), sebagaimana dilansir dari https://news.detik.com/berita/rss.
Dalam kesempatan tersebut, Megawati menjelaskan bahwa pembentukan Dewan Keamanan PBB terjadi setelah Perang Dunia II, dan sudah saatnya lembaga tersebut melakukan introspeksi dan penyesuaian. “Ayah saya… adalah orang yang selalu meminta untuk yang namanya PBB itu… harus merubah diri karena itu dibuat ketika setelah Perang Dunia II,” ujar Megawati, menekankan bahwa peradaban dunia kini sudah berbeda dan membutuhkan tatanan yang lebih berkeadilan.
Lebih lanjut, Megawati secara tegas menyatakan bahwa struktur DK PBB harus mengalami perubahan signifikan. Ia menyerukan agar negara-negara yang pada masa lalu belum merdeka juga mendapatkan tempat yang semestinya dalam Dewan Keamanan, demi menciptakan representasi yang lebih inklusif dan adil dalam pengambilan keputusan global.
Megawati berharap gagasannya mendapat dukungan luas, sembari menyuarakan pertanyaan besar mengenai efektivitas PBB dalam menyelesaikan berbagai konflik dan perang yang masih terus berkecamuk di dunia. “Perang itu mengapa tidak bisa diselesaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa? Itu sebuah big question for me,” ungkapnya, menyoroti kegagalan institusi tersebut dalam menjaga perdamaian global.
Selain isu reformasi PBB, Megawati juga menyinggung kemajuan teknologi dan potensinya dalam memperkuat kerja sama antarnegara. Ia menekankan bahwa teknologi komunikasi modern telah menghapus jarak, memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan efisien. Megawati menyerukan agar teknologi dimanfaatkan untuk kemajuan peradaban, bukan sebagai alat penghancuran.
Pentingnya regulasi internasional juga menjadi sorotan Megawati. Ia menyerukan perlunya hukum internasional untuk mencegah dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) bagi kemanusiaan, serta menghindari perpecahan dunia akibat persaingan geopolitik dan kepentingan ekonomi. Menurutnya, pertemuan dengan para ilmuwan tersebut adalah kesempatan untuk menjembatani ilmu pengetahuan dengan tanggung jawab politik demi kemanusiaan universal.
Analisis Mendalam: Relevansi Kritik Megawati terhadap Arsitektur Global Pasca-Perang
Kritik Megawati Soekarnoputri terhadap struktur Dewan Keamanan PBB bukan sekadar usulan biasa, melainkan cerminan kekhawatiran mendalam mengenai relevansi dan efektivitas arsitektur tata kelola global yang ada saat ini. Sejak didirikan pasca-Perang Dunia II, komposisi DK PBB, terutama keberadaan anggota tetap dengan hak veto, telah menjadi objek perdebatan sengit. Megawati dengan tajam menyoroti bahwa dunia telah mengalami transformasi radikal; jumlah negara merdeka bertambah, kekuatan ekonomi dan politik bergeser, namun struktur kekuasaan di forum tertinggi penjaga perdamaian dunia itu stagnan. Desakan untuk menyertakan negara-negara yang dulunya terjajah menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan representasi yang lebih setara, yang esensial untuk legitimasi DK PBB di abad ke-21. Pertanyaannya mengenai ketidakmampuan PBB menghentikan perang juga merupakan refleksi frustrasi global terhadap kegagalan multilateralisme dalam menghadapi konflik modern. Lebih dari itu, Megawati menghubungkan reformasi PBB dengan etika penggunaan teknologi, menekankan perlunya kerangka hukum internasional untuk mengarahkan inovasi demi kemajuan peradaban, bukan perpecahan. Ini adalah panggilan untuk reformasi komprehensif yang tidak hanya mengubah kursi, tetapi juga filosofi dasar kerja sama global agar lebih responsif terhadap tantangan kontemporer seperti perubahan iklim, pandemi, hingga persaingan geopolitik yang kian memanas. Usulan ini memperkuat suara negara-negara berkembang yang menginginkan tatanan dunia yang lebih inklusif dan berkeadilan, jauh dari hegemoni kekuatan lama.
(Sumber: https://news.detik.com/berita/d-8638212/megawati-usul-struktur-dewan-keamanan-PBB-diubah-singgung-perang-tak-usai)
