Akademisi ilmu pemerintahan mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), menekankan pentingnya penindakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat demi efek jera.
Achmad Baidowi (Awiek), seorang akademisi ilmu pemerintahan dari Institut Darul Ulum Banyuanyar (IDB), secara khusus memuji ketegasan Presiden Prabowo dalam menghadapi krisis Karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera, sebagaimana dilansir dari detik.com. Awiek mendesak agar semua pihak yang terbukti terlibat dalam insiden tersebut ditindak tanpa pandang bulu.
“Kami mengapresiasi ketegasan Presiden RI Prabowo Subianto dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah provinsi di Kalimantan dan Sumatera,” ujar Awiek dalam keterangannya pada Selasa (25/8/2026). Ia menambahkan bahwa ketegasan pemerintah tersebut tampak jelas dari penindakan terhadap 72 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Karhutla.
Awiek lebih lanjut meminta pemerintah untuk terus memperdalam penyelidikan, termasuk menelisik kemungkinan keterlibatan korporasi dalam insiden Karhutla tersebut. “Sikap tegas tersebut berupa tindakan ataupun sanksi kepada para pelaku terutama korporasi dan juga penegakan hukum kepada 72 tersangka,” kata Awiek.
“Terhadap 72 tersangka tersebut perlu diusut apakah ada keterkaitan dengan korporasi atau inisiatif perorangan. Penegakan hukum sangatlah penting sebagai efek jera agar Karhutla tidak terjadi lagi,” imbuhnya, menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses hukum.
Selain itu, Awiek juga menyoroti urgensi sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani persoalan Karhutla. Menurutnya, kehadiran langsung Presiden Prabowo di wilayah terdampak untuk memastikan penanganan terpadu yang melibatkan lintas sektoral adalah langkah krusial. “Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka penanganan kasus Karhutla akan lebih cepat terkendali,” tuturnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan serangkaian kunjungan langsung atau safari ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera. Kunjungan ini merupakan upaya langsung Prabowo untuk memantau dan memastikan bahwa penanganan masalah Karhutla di lapangan berjalan secara optimal dan efektif.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga memberikan arahan tegas kepada anggota Kabinet Merah Putih serta pemerintah daerah (pemda) mengenai strategi penanganan Karhutla di Indonesia. Ia secara spesifik menginstruksikan agar setiap titik panas atau hotspot Karhutla segera direspons dengan pembentukan sumur bor air.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas (ratas) penanganan Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, pada Senin (24/8/2026). “Ya langsung ke situ langsung bikin bor air. Begitu ada hotspot bikin bor air di situ. Jangan tunggu titik api,” tegas Prabowo di hadapan jajarannya, menunjukkan urgensi tindakan preventif.
Guna mengantisipasi kemunculan hotspot Karhutla, Prabowo menekankan pentingnya pencegahan sebagai prioritas utama. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah, dari pusat hingga daerah, untuk secara aktif memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat agar tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar.
“Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras,” jelas Prabowo, menandaskan komitmen pemerintah dalam menindak tegas pelanggaran tersebut.
Upaya komprehensif ini diharapkan mampu menekan angka kejadian Karhutla di masa mendatang serta memberikan efek jera bagi para pelakunya, sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mitigasi bencana. (Sumber: https://news.detik.com/berita/d-8633862/akademisi-apresiasi-sikap-prabowo-soal-penegakan-hukum-kasus-karhutla)
