Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka layanan gratis penggantian dokumen kependudukan yang hilang atau rusak bagi warga terdampak gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai respons cepat pemerintah dalam memastikan hak-hak sipil masyarakat terpenuhi pascabencana.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi, atas perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, turun langsung ke Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), selama empat hari hingga Kamis (27/8/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memulihkan layanan administrasi kependudukan yang lumpuh serta mengganti dokumen warga yang hilang atau rusak akibat gempa berkekuatan magnitudo (M) 7,7, sebagaimana dilansir dari detik.com. Usai transit di Bandar Udara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Teguh bersama rombongan melanjutkan penerbangan menuju Bandar Udara Soa di Bajawa, Kabupaten Ngada, untuk memulai misi pemulihan ini.
Setibanya di lokasi pada sore hari, Dirjen Teguh Setyabudi langsung menggelar pertemuan koordinasi dengan Bupati Ngada, Raymundus Bena, dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil, Muhammad Nuh Al Azhar, yang telah tiba lebih awal di lokasi bencana. Dalam pertemuan tersebut, Teguh menyampaikan bahwa fokus utama kedatangan tim gabungan Kemendagri adalah memastikan hak-hak sipil warga terdampak gempa tidak terabaikan di tengah situasi darurat yang melanda.
“Bapak Menteri Dalam Negeri memerintahkan kami turun langsung ke lapangan. Gempa ini tidak hanya merusak tempat tinggal, tetapi juga memusnahkan dokumen-dokumen penting seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran milik warga. Kami membawa peralatan lengkap untuk perekaman dan pencetakan cepat agar warga bisa segera mengurus dokumennya kembali tanpa pungutan biaya,” ujar Teguh Setyabudi dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026), menegaskan komitmen pemerintah untuk mempermudah akses layanan kependudukan.
Bupati Ngada, Raymundus Bena, menyambut baik respons cepat pemerintah pusat dalam menangani dampak pascabencana di wilayahnya. Ia menekankan bahwa keberadaan dokumen kependudukan yang valid sangat krusial dalam menentukan kelancaran penyaluran berbagai bantuan sosial dan proses pemulihan pascabencana bagi warganya. “Kami sangat berterima kasih atas respons cepat dari Ditjen Dukcapil. Di saat warga kami kehilangan tempat tinggal, dokumen kependudukan sering kali ikut tertimbun atau hilang. Padahal, KTP-el dan KK itu menjadi syarat utama bagi warga untuk menerima bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi rumah dari pemerintah,” jelas Bupati Raymundus Bena.
Sementara itu, Direktur PIAK Ditjen Dukcapil, Muhammad Nuh Al Azhar, menyampaikan sejumlah hal yang menjadi perhatian Tim Dukcapil dalam penanganan pascagempa di NTT. Pertama, memastikan data BNBA (by-name by-address) yang sudah diserahkan secara aman kepada Kepala Dinas Dukcapil setempat dapat menjadi data dasar utama dalam mendata penduduk yang terdampak bencana gempa. Kedua, memastikan Kepala Dinas Dukcapil dan jajarannya tetap dapat memberikan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, seperti pencetakan KTP-el dan Kartu Keluarga, di samping melakukan perekaman perdana KTP-el serta penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
“Kami juga memberikan informasi lebih lanjut tentang akses Dashboard SIAK yang secara real-time dapat menyajikan data faktual mengenai kondisi kependudukan yang dinamis di wilayah terdampak. Selain itu, kami menjelaskan kegunaan aplikasi IKD+ yang dimiliki petugas Dukcapil, misalnya untuk mengaktivasi IKD masyarakat, mencari identitas seseorang berdasarkan NIK, membaca microchip yang ada di dalam KTP-el, hingga membantu orang tua dalam pencarian dan penentuan nama unik untuk bayinya,” jelas Muhammad Nuh Al Azhar, menyoroti pemanfaatan teknologi dalam situasi darurat.
Penanganan pascagempa di Pulau Flores juga mendapat perhatian dari kementerian lain, menunjukkan upaya kolaboratif lintas sektor. Pada hari yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, turut berada di Flores untuk meninjau kondisi sekolah terdampak, salah satunya di SDK Rowa, Nagekeo. Pemerintah pusat terus mengoordinasikan bantuan lintas sektor, mulai dari penyiapan tenda darurat, pemulihan sarana pendidikan, pendampingan trauma healing bagi anak-anak, hingga pemulihan dokumen kependudukan warga, guna memastikan pemulihan komprehensif bagi masyarakat terdampak. Langkah cepat dan koordinasi antar kementerian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak dasar dan administratif masyarakat terdampak. (Sumber: https://news.detik.com/berita/d-8634043/dokumen-warga-hilang-pascagempa-dukcapil-buka-layanan-gratis)
