TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan, rencana pembatasan subsidi sebaiknya tidak dulu dilakukan oleh pemerintah.
Seperti diketahui, pemerintah berencana menerapkan pembatasan pembelian BBM Pertalite melalui penerbitan petunjuk teknis yang kini tengah disusun.
Menurutnya, saat ini masyarakat masih dalam tahapan pemulihan ekonomi pasca pelonggaran ketat akibat Pandemi Covid-19.
“Butuh waktu masyarakat untuk mempersiapkan diri, sekarang bukan momentum tepat untuk pembatasan subsidi Pertalite,” ujar Bhima kepada Kontan, Jumat (3/6).
Baca juga: Soal Mobil Mewah Akan Dilarang Pakai Pertalite, Gaikindo: Kemungkinan Mobil Kapasitas 3.000-4.000 cc
Bhima melanjutkan, saat ini jika merujuk pada harga jual eceran badan usaha lain, maka harga BBM Ron 90 setara Pertalite ada di level Rp 14.300 per liter. Jika pemerintah menyesuaikan harga jual Pertalite maka dampak inflasi akan sangat memukul daya beli masyarakat kelas menengah. Ini juga berpotensi memberi dampak pada kenaikan harga pangan.
Menurut Bhima, penyesuaian harga Pertamax yang sebelumnya dilakukan Pertamina memang berimbas pada migrasi konsumen ke produk Pertalite. Selisih harga jual antara Pertamax dan Pertalite yang cukup tinggi diakui memang membuat migrasi yang cukup ekstrim terjadi.
Bhima menjelaskan, pemerintah dapat mengambil langkah lain untuk saat ini. Tercatat, pemerintah memperoleh keuntungan dari windfall penerimaan komoditas lain mencapai Rp 103 triliun. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk subsidi energi demi menjaga daya beli masyarakat.
“Itu salah satu cara agar daya beli masyarakat lebih kuat dulu sebelum lakukan penyesuaian-penyesuaian ke depannya,” kata Bhima.
Baca juga: Mobil Mewah Dilarang Pakai Pertalite, Gaikindo: Kemungkinan Mobil Kapasitas 3.000-4.000 cc
Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov menilai kebijakan pembatasan subsidi merupakan langkah yang setengah-setengah. Menurutnya, saat ini adalah momentum untuk impementasi subsidi tertutup demi memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
Meskipun pemerintah telah menetapkan Pertalite sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), skema pembayaran kompensasi dinilai masih menyisakan masalah khususnya untuk Pertamina.
